Beranda Politik

Komisi I DPRD Sumbawa Terima Aduan FKBPD

23
0

Sumbawa – Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Sumbawa, mendesak anggota DPRD dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggota DPD agar lebih baik.

Tuntutan tersebut disampaikan kepada DPRD Sumbawa melalui Komisi I beberapa waktu lalu dalam kegiatan hearing yang dipimpinan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syaifullah,S.Pd berserta Anggota.

Wakil Ketua I FKBPD Kabupaten Sumbawa yang juga anggota BPD Desa Dalam Kecamatan Alas, Herianto, menyampaikan tunjangan yang diberikan kepada BPD selama ini tidak sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di tingkat desa.

Menurutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 404 tahun 2016, honor anggota BPD hanya Rp 850 ribu, yang dinilainya sangat kecil.

“Sementara tugas dan tanggungjawabnya sangat besar. Oleh karena itu kami menuntut agar besaran tunjangan tersebut dapat diperbaiki,” ujar Herianto.

Sementara itu, Ketua Umum FKBPD Kabupaten Sumbawa, Jufri alias Aron menyampaikan bahwa anggota DPD adalah bagian dari DPRD pada tingkat desa, yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan anggota DPRD.

“Seperti melakukan monitoring pembangunan, penyusunan anggaran dan lainnya, namun dalam hal kesejahteraan sepertinya pemerintah mengabaikannya,” keluh dia.

Oleh karena itu Aron berharap agar besaran tunjangan BPD tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan lagi dengan melakukan perubahan terhadap aturan yang ada.

Sementara itu Syaifullah, Sekdis Dinas PMD Kabupaten Sumbawa dalam kesempatan itu mengakui bahwa tugas BPD cukup berat, sementara kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan.

Menurut Syaifullah, upaya peningkatan kesejahteraan BPD melalui perubahan besaran tunjangan sesuai dengan regulasi yang ada masih memungkinkan untuk dilakukan peningkatan.

“Hanya saja masih perlukan pengkajian secara teknis. Selain itu juga diperlukan keterlibatan semua pihak untuk membahasa nya termasuk pihak kecamatan sebagai salah pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes,” ujarnya.

Di dalam ketentuan, sambung dia, tunjangan BPD disebutkan batas minimal. “Artinya dapat tingkatkan melalui porsi belanja 30 persen APBDes yang bersumber dari ADD, apalagi katanya komponen pembiayaan di 30 persen ADD tersebut sudah dikurangi,” ucapnya.

Sehingga, kata dia, ada peluang untuk penambahan peningkatan kesejahteraan BPD, hanya saja lanjutnya perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu untuk melihat pengalokasian anggaran yang ada di masing-masing desa.

Mendengar masukan dan saran dari Dinas PMD Sumbawa dan anggota Komisi I DPRD Sumbawa, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syaifullah memberikan rekomendasi yakni mendorong Dinas PMD Kabupaten Sumbawa bersama OPD agar merubah Keputusan Bupati Nomor 404 tahun 2016.

“Khususnya ketentuan yang mengatur tentang tunjangan BPD, dengan tetap berpedoman kepada aturan yang ada,” tutupnya (bs/sf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here